Foto : Dok.Ist
JAKARTA || Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI), secara resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta. Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan program ini setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penanganan sampah organik kini menjadi prioritas dalam ambisi iklim nasional. Dengan komposisi sampah di TPA yang mencapai 63 persen material organik, potensi emisi metana Indonesia diperkirakan menyentuh angka 21 juta ton CO₂e.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius. Kami mengapresiasi dukungan Korea dan ASEAN dalam memperkuat sistem manajemen limbah yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Menteri Jumhur dalam keterangan persnya, Kamis (21/05/26)
AKCMM sendiri merupakan program kerja sama tiga tahun senilai USD 20 juta di bawah Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) yang didukung Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menyoroti bahwa kerja sama ini merupakan bentuk solidaritas regional dalam mengerem laju pemanasan global. Menurutnya, mitigasi metana adalah intervensi paling efektif untuk memberikan dampak jangka pendek bagi iklim dunia.
“Republik Korea bangga dapat bermitra dengan Indonesia dan ASEAN melalui AKCF. Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global melalui dukungan teknis dan finansial yang konkret bagi negara-negara anggota,” tutur LEE Chul.
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, H.E. San Lwin, menekankan pentingnya menyelaraskan upaya regional dengan strategi iklim jangka panjang ASEAN.
“Mitigasi metana tetap menjadi komponen penting dalam agenda iklim ASEAN yang lebih luas serta upaya regional menuju pembangunan rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, proyek AKCMM memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas teknis, serta mendukung implementasi aksi iklim yang praktis dinegara-negara anggota ASEAN,” jelas H.E. San Lwin.
Sementara itu, Rowan Fraser, Country Representative GGGI Indonesia, menekankan bahwa proyek ini berupaya memecahkan kebuntuan antara kebijakan di tingkat pusat dengan eksekusi di lapangan. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang terukur secara data dan menarik bagi investasi hijau.
“Proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah. Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia,” terang Rowan.
Implementasi AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN) dengan fokus pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, serta penguatan dialog regional. Program ini juga mendukung target RPJMN 2025–2029 dan memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi hijau di kawasan Asia Tenggara.(Rizky Tile)
